SeiRampah,. Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman menyampaikan rasa kebanggaan atas kekompakan yang telah menyatukan niat untuk mencerdaskan bangsa, juga sekaligus meningkatkan nilai religius serta kecintaan terhadap sungai, ujar Bupati saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Taman Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sergai di Bantaran Sungai Rampah Kecamatan Sei KBRNLhokseumawe : Peringatan mega musibah tsunami yang digelar setiap tahun adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh, untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga dan tangguh bencana, karena sebagaimana diketahui, Indonesia, khususnya Aceh adalah daerah yang berada dalam kawasan cincin BankBNI melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan memilih menghijaukan kota-kota di Indonesia. Disinilah pencitraan pemerintah sebagai pihak yang dibela kompas.com. pemerintah berhasil membangun opini publik yang positif bahwa mereka bisa bersikap tegas kepada FPI yang selama ini dianggap sebagai ormas yang ditakuti, ormas yang sebagian besar aktivitasnya identik dengan kekerasan dan pengrusakan, ormas yang sangat berani menentang apa Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. Medan ANTARA - Pemerintah Kota Medan, membangun taman edukasi bencana di kawasan Jalan Perdana yang berada di daerah aliran Sungai Deli sebagai sarana sosialisasi mitigasi bencana. Wali Kota Medan Bobby Nasution meletakkan batu pertama untuk pembangunan taman tersebut dalam acara peresmian yang dihadiri oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan pejabat instansi terkait di Jalan Perdana, Senin 28/6. "Pembangunan taman edukasi bencana ini sangat penting sebagai sarana sosialisasi budaya sadar akan bencana," kata Bobby. Baca juga Pemkot Medan siapkan taman kreatif bagi seniman Bobby berharap pembangunan taman edukasi bencana dapat dibarengi dengan kegiatan pelestarian daerah aliran sungai. Dia meminta para pemangku kepentingan terkait rutin mengadakan kegiatan untuk memulihkan kondisi sungai dan mencegah terjadinya banjir. "Apabila bisa kita selaraskan antara bangunannya dan kegiatan membersihkannya, ini akan lebih efektif. Percuma kita bangun taman kalau sungainya tidak cantik. Karena tujuan taman dibuat ini untuk melihat sungainya," kata dia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Medan Arjuna Sembiring juga berharap keberadaan taman edukasi bencana bisa mendukung upaya konservasi daerah aliran Sungai Deli. BPBD Kota Medan bekerja sama dengan sejumlah instansi termasuk PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Universitas Pembangunan Panca Budi, dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia MKI dalam membangun taman edukasi bencana. - Pelaksana Tugas Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari mengklaim BNPB sudah memiliki program migitasi utama yaitu mengedukasi masyarakat pesisir di seluruh daerah rawan ini merespons hasil penelitian terbaru Pepen Supendi dan tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tentang adanya potensi tsunami setinggi 34 meter m akibat gempa megathrust sebesar 8,9 magnitudo M di selatan Jawa dan barat daya Sumatera.“Itu program utama, edukasi masyarakat pesisir itu tidak cuma di selatan Jawa, di seluruh daerah rawan tsunami,” kata Aam, sapaan akrabnya, ketika dihubungi Tirto pada Kamis 10/11/2022 menyebut BNPB telah mengedukasi masyarakat pesisir di daerah rawan tsunami hingga 52 ribu desa. Antara lain tersebar di barat Sumatera dan Selat menjelaskan edukasi tersebut secara umum bertujuan agar masyarakat bisa merespons dengan cepat terkait tsunami serta memutuskan untuk evakuasi pada saat yang tepat.“Yang harus kita tingkatkan adalah masyarakat itu bisa menentukan, bisa mengambil keputusan dari gejala alam,” ujar Aam mencontohkan gejala alamnya. Misal ada gempa kuat ataupun lemah, tetapi durasi gempanya lebih dari 30 detik dan itu dirasakan di daerah pesisir, maka masyarakat harus lari dari menjelaskan mengapa edukasi tersebut sebagai program utama dibanding yang lain seperti peringatan dini. Alasannya, kata Aam, secanggih apapun peringatan dini, itu tidak bisa menangkap secara detil dan tepat fenomena yang ada.“Saya itu 6,5 tahun di Jepang dari 2009 sampai 2015. Dan saya mengalami tiga kali tsunami selama di Jepang. Bahkan sistem peringatan dini tsunami di Jepang pun tidak bisa secara detil, secara tepat menangkap fenomena yang ada. Tapi apakah itu berguna? Iya, berguna sekali,” terang Aam, pada akhirnya keputusan yang akan diambil itu adalah masyarakat sendiri. Mereka akan mengevakuasi atau tidak. Bahkan pada tsunami Jepang tahun 2011 dan saat peringatan dini pertama disampaikan oleh pemerintah, warganya tidak langsung lari.“Jadi, respons masyarakat ketika menerima warning peringatan, itu beda-beda. Bahkan di daerah yang sistem peringatan dininya secara teknologi sudah sangat maju,” ucap karena itu, lebih lanjut Aam, ini yang harus BNPB tingkatkan dahulu soal bagaimana masyarakat merespons dan membuat keputusan yang tepat, dengan ada atau tidaknya peringatan dini berbasis teknologi tersebut.“Kita ini ada 17 ribu pulau, ada 6 ribu pulau yang berpenghuni, sekian ribu pulau-pulau kecil. Bisa tidak kita menjangkau semuanya? Tidak bisa,” jelas juga Peluang Indonesia Terbebas dari Ancaman Resesi Lewat KTT G20 Hubungan Pelik PDIP-Demokrat yang Tak Hanya soal Seteru Mega-SBY Efek Domino KTT G20 bagi Industri Pariwisata & Hotel di Bali - Sosial Budaya Reporter Farid NurhakimPenulis Farid NurhakimEditor Restu Diantina Putri JAKARTA, - Persatuan Insinyur Indonesia PII mendorong pemerintah membangun sistem Peringatan Dini Tsunami, baik yang disebabkan gempa tektonik seismik maupun gempa non tektonik seperti gempa vulkanik yg terjadi di selat Sunda. Rekomendasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa yang terjadi di Banten dan Lampung. Ketua Umum PII Heru Dewanto mengatakan, dengan adanya sistem peringatan dini tsunami yang lebih kuat, maka bencana di Indonesia bisa dimitigasi. “Sistem peringatan dini adalah kebutuhan mutlak untuk Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia yang berada di Cincin Api Pasifik," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Rabu 26/12/2018. Pembangunan ini meliputi subsistem di hulu di tengah laut berupa sistem sensor pemantau perubahan muka laut seperti buoy, kabel bawah laut, dan radar. Saat ini baru ada sistem peringatan dini di pantai, bukan di hulu. Dengan kebijakan yang kompherensif mitigasi bencana dapat diintegrasikan dengan fungsi pertahanan negara, kemaritiman, dan perikanan. “Pembangunan sistem hulu ini harus terintegrasi dengan rantai sistem peringatan dini hingga ke hilir, yaitu masyarakat di daerah yang akan berpotensi terpapar dan para pengelola fasilitas umum yang vital di daerah pesisir,” kata itu, Ahli Tsunami PII yang juga Ketua Bidang Mitigasi Bencana PII Widjo Kongko menyebut kondisi dan situasi tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung adalah peristiwa fenomenal. Bencana tersebut dianggap langka dan tidak lazim karena tidak didahului oleh gempa tektonik sehingga masyarakat di sekitar pantai tidak sadar untuk melakukan evakuasi mandiri. “Sistem Peringatan Dini Tsunami yang dipicu oleh bukan gempa tektonik tidak ada, sehingga pihak otoritas atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tidak dapat mengeluarkan peringatan dini ke masyarakat,” kata Widjo. Widjo mengatakan, sistem operasional peringatan dini saat ini masih lemah karena hanya mengantisipasi tsunami akibat gempa tektonik. Sistem Peringatan Dini Tsunami BMKG baru akan bekerja jika sumber tsunaminya adalah gempa tektonik. Widjo mengatakan, PII siap melakukan kajian perihal mitigasi kebencanaan khususnya yang disebabkan tsunami bersama dengan stakeholder lainnya. Menurut dia, pemerintah harus mendorong penegakan hukum atas regulasi terkait dengan kelola tata ruang pemanfaatan daerah pesisir berbasis kebencanaan, terutama penentuan Batas Sempadan Pantai sesuai dengan Perpres 51/2016. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Foto Taman Edukasi Bencana Kepala BNPB Resmikan “Taman Edukasi Bencana” PADANG- Kawasan Wisata Pantai Padang selain terkenal keindahan lautnya, kini terdapat lokasi Taman edukasi bencana. Berdekatan dengan Danau Cimpago Kota Padang, yang diresmikan penggunaannya oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Willem Rampangilei, Selasa 1/5/2018. Dalam sambutannya mengatakan, "TEB ini menyajikan konsep ruang terbuka untuk menyampaikan pendidikan kebencanaan melalui kreasi seni, buku-buku bergambar yang menarik dan dipadukan dengan konsep bermain. Selain itu, di TEB ini juga menjadi sekolah umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat bekerjasama dengan Forum Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Provinsi Sumatera Barat. TEB ini dapat menjadi model untuk dapat dikembangkan di daerah lainnya, khususnya di daerah rawan bencana di Sumatera Barat sebagai salah upaya untuk kampanye dan penyadaran diri terhadap risiko bencana yang dihadapi. Taman-taman tematik yang sekaligus berfungsi sebagai taman edukasi merupakan suatu “lompatan kreativitas” sebagai sarana ruang publik terbuka, sehingga warga dapat mengerti tema kebencanaan dengan segala ancamannya. Selain itu ruang publik terbuka ini akan memberikan manfaat bagi generasi muda dalam memahami terjadinya bencana khususnya gempa dan tsunami yang dapat berdampak pada individu, komunitas, budaya, dan lingkungan. Karya seni Mural menjadi penggugah semangat rasa kebersamaan generasi muda dalam memahami bencana dan ancamannya, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Usaha yang ada di Sumatera Barat, Khususnya Kota Padang, dihimbau untuk dapat memanfaatkan ruang pembelajaran Taman Edukasi Bencana sekaligus merawat dan ikut mengembangkan agar dapat lebih bermanfaat mulai dari membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, mengkampanyekan kegiatan di TEB, serta melengkapi berbagai fasilitas lainnya seperti menanam pohon, menambah fasilitas bermain anak maupun buku-buku pembelajaran, sehingga membuat pengunjung lebih nyaman. Ketersediaan wifi dalam era digital saat ini akan menambah nilai Kota Padang sebagai “Smart City yang Tangguh terhadap Bencana," ucap Willem. Sementara itu, Penjabat sementara Pjs Wali Kota Padang, Alwis mengatakan, di lokasi TEB terdapat perpustakaan yang berisi buku-buku tentang kebencanaan. Sementara, untuk melengkapi fasilitas lainnya, sangat dibutuhkan partisipasi dari dunia usaha, baik BUMN maupun swasta. “Masih banyak yang perlu ditambah. Seperti akses internet, wahana-wahana edukasi untuk anak. Ini yang kami harapkan, agar dunia usaha ikut berpartisipasi pula,” tambahnya. Sebagai salah upaya untuk kampanye kesiapsiagaan dan penyadaran diri terhadap risiko bencana yang ada di sekitar masyarakat, maka di TEB ini dikembangkanlah model pembelajaran kesiapsiagaan bencana, salah satu bentuknya yaitu Mural. Mural di TEB ini menggambarkan kejadian-kejadian bencana dan menjadikan kita selalu ingat akan sejarah kejadian bencana dan meningkatkan awareness terkait kebencanaan itu sendiri. Bagaimana merubah pola pikir masyarakat agar dapat saling peduli antar sesama gotong royong maupun peduli terhadap lingkungan dan dikaitkan dengan kearifan budaya lokal masyarakat. Pembukaan Taman Edukasi Bencana ini merupakan rangkaian awal dari Pertemuan Ilmiah Tahunan yang ke-5 atas kerjasama yang baik antara BNPB, IABI, UNAND, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dari Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang telah menyediakan infrastruktur dan lokasi strategis sebagai ruang publik pembelajaran kebencanaan di Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Instansi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang, Komunitas Sepeda se-Kota Padang, dan Masyarakat sekitar. Sebelumnya, kegiatan ini didahului oleh kegiatan FunBike yang dimulai dari Universitas Andalas menuju Danau Cimpago. Danau Cimpago merupakan danau buatan yang dibuat pada tahun 2015 sebagai pengendali banjir atau yang biasa disebut Sistem Polder. Sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan meliputi saluran drainase, kolam retensi, pompa air, yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan. Dengan sistem polder, maka lokasi rawan banjir akan dapat dibatasi dengan jelas, sehingga elevasi muka air, debit dan volume air yang harus dikeluarkan dari sistem dapat dikendalikan. Oleh karena itu, sistem polder disebut juga sebagai sistem drainase yang terkendali.Adi

pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah